KPK Geledah 6 Lokasi dan Sita Dokumen Penitipan Mahasiswa Baru Unsoed

bila salsabila3 minggu ago

5 3 minutes read

Dalam sebuah langkah signifikan untuk memberantas praktik korupsi di dunia pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi terkait dengan dugaan penitipan calon mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Tindakan ini dilakukan pada tanggal 9 dan 10 September 2026, dan mengungkap sejumlah dokumen penting yang dapat menjadi bukti dalam penyelidikan lebih lanjut.

Penggeledahan KPK di Enam Lokasi

Penyidik KPK berhasil menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan praktik penitipan calon mahasiswa baru di Unsoed. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat.

Budi menyampaikan, lokasi-lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan mencakup rumah beberapa pejabat penting di lingkungan Unsoed. Di antaranya adalah kediaman Prof. Noor Farid, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik, serta Prof. Kuat Puji Prayitno, Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Selain itu, rumah Prof. Waluyo Handoko, Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, juga tidak luput dari penggeledahan.

Lokasi dan Individu yang Digeledah

Selain ketiga pejabat tersebut, penggeledahan juga dilakukan di kediaman salah satu dosen, ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, serta rumah seorang guru SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tindakan ini menunjukkan luasnya jangkauan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus ini.

Operasi Tangkap Tangan Sebelumnya

Langkah KPK ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2026, di mana sejumlah individu dari jajaran Rektorat Unsoed ditangkap. OTT tersebut menjadi titik awal bagi KPK untuk menyelidiki lebih dalam praktik korupsi yang melibatkan penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut.

Sehari setelah OTT, KPK secara resmi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Rektor Unsoed, Prof. Akhmad Sodiq. Tersangka lainnya adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto, serta Mulyono, yang merupakan keponakan Sodiq, dan dua orang perantara, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Dugaan Praktik Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa

KPK mencurigai bahwa Prof. Norman, melalui perantara Dian dan Adhi, melakukan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru dengan meminta uang hingga Rp650 juta, dengan janji untuk memfasilitasi penerimaan ke Fakultas Kedokteran. Sayangnya, meskipun uang tersebut diterima, anak-anak calon mahasiswa tetap tidak diterima.

Dalam perkembangan lebih lanjut, KPK juga menduga bahwa Sodiq memberikan instruksi kepada keponakannya untuk menerima uang dari orang tua calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp680 juta selama periode tahun ajaran 2025–2026. Uang tersebut diduga digunakan oleh Sodiq untuk membeli tiga bidang tanah, yang secara resmi atas nama Mulyono.

Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Lebih jauh lagi, KPK mendapati bahwa Sodiq diduga memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko setelah Kepala Bagian Akademik Unsoed tersebut menerima uang sebesar Rp1,12 miliar dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru. Transaksi ini berlangsung selama periode 2025–2026 dan menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam praktik korupsi yang sistematis.

Penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di sektor pendidikan.

Dampak Terhadap Universitas dan Masyarakat

Kasus ini tidak hanya berdampak pada nama baik Universitas Jenderal Soedirman, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ketidakadilan dalam penerimaan mahasiswa baru dapat merugikan calon mahasiswa yang berprestasi namun tidak memiliki koneksi atau sumber daya finansial yang cukup.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap korupsi di institusi pendidikan.
Adanya tuntutan untuk reformasi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.
Kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi di universitas.
Potensi dampak negatif terhadap reputasi Unsoed dan universitas di Indonesia.
Risiko penurunan minat calon mahasiswa untuk mendaftar di universitas yang terlibat kasus korupsi.

Keberhasilan KPK dalam menangani kasus ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, serta mendorong mahasiswa dan orang tua untuk lebih kritis dalam memilih institusi pendidikan.

Peran KPK dan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Peran aktif KPK dalam mengusut kasus ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk memberantas korupsi di segala sektor, termasuk pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung KPK dengan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan etika pendidikan.

Dengan adanya sinergi antara KPK dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mahasiswa, dan memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga.

Langkah-Langkah ke Depan

Ke depan, reformasi di bidang pendidikan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ini termasuk merumuskan kebijakan yang lebih transparan dalam penerimaan mahasiswa baru, serta memberikan pelatihan dan edukasi tentang integritas dan etika kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penguatan sistem penerimaan mahasiswa baru yang transparan.
Peningkatan edukasi tentang integritas di lingkungan pendidikan.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penerimaan di universitas.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pendidikan.
Pembentukan tim independen untuk mengawasi proses penerimaan mahasiswa baru.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menuju sistem pendidikan yang lebih berkeadilan dan bermartabat, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi di masa mendatang.