Bogor Raya denda Pasar Bogor Pemkot Bogor PKL Satpol PP

PKL Dilarang Berjualan di Kawasan Pasar Bogor, Pelanggar Terancam Denda Rp250 Ribu

bila salsabilaMaret 27, 2026

14 3 minutes read

Pemerintah Kota Bogor telah mengambil langkah tegas dengan melarang pedagang kaki lima (PKL) beroperasi di sekitar kawasan Pasar Bogor dan Plaza Bogor, khususnya di Jalan Seketeng, Jalan Roda, Jalan Pedati, dan Jalan Bata. Pelarangan ini resmi berlaku mulai tanggal 26 Maret 2026. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menata kawasan pasar yang sering kali dipenuhi PKL yang berjualan secara sembarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengunjung.

Proses Penertiban PKL di Kawasan Pasar Bogor

Dalam rangka menegakkan peraturan ini, Satpol PP Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan menyeluruh di kawasan tersebut. Mereka mengumpulkan sisa-sisa lapak PKL, termasuk sampah-sampah baik kering maupun basah, serta material-material seperti kayu dan terpal yang masih tertinggal di beberapa titik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, turut serta dalam peninjauan langsung di lokasi untuk memastikan bahwa proses penertiban ini berjalan sesuai dengan rencana. Ia berkomitmen untuk menata kawasan Pasar Bogor dengan lebih baik demi kenyamanan masyarakat.

Tujuan Penataan Kawasan Pasar

Dedie menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk merelokasi para pedagang ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. “Langkah ini adalah antisipasi untuk mengatasi masalah penertiban kawasan. Kami ingin mengoptimalkan dua pasar yang telah dibangun, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari. Oleh karena itu, seluruh PKL di kawasan Pasar Bogor tidak diperkenankan berjualan lagi,” jelasnya saat ditemui di lokasi.

Sanksi bagi Pelanggar

Seiring dengan pelarangan ini, Pemkot Bogor juga mulai menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi PKL yang nekat melanggar. Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, dinyatakan bahwa PKL yang kedapatan berjualan kembali di kawasan Pasar Bogor akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp250.000.

Dedie menambahkan bahwa pihaknya telah meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP untuk lebih aktif dalam menegakkan aturan ini. Termasuk kemungkinan penerapan tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar yang kembali berjualan setelah dikenakan sanksi sebelumnya.

Efek Jera bagi PKL

“Mulai hari ini kami terapkan sanksi ini. Jika masih ada yang bandel, mereka akan dikenakan denda. Setiap pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp250 ribu agar ada efek jera,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan sinyal yang jelas kepada para PKL agar mematuhi peraturan yang ada.

Data PKL di Kawasan Pasar Bogor

Menurut data yang ada, jumlah PKL di kawasan Pasar Bogor diperkirakan mencapai antara 1.300 hingga 1.500 pedagang. Rinciannya adalah sekitar 700 PKL beroperasi di Jalan Lawang Seketeng dan Jalan Pedati, sedangkan 600 hingga 800 PKL lainnya berada di Jalan Bata dan Jalan Roda. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kawasan pasar dapat kembali tertata dan nyaman untuk dikunjungi.

Harapan untuk Penataan Pasar

Keputusan untuk melarang PKL berjualan di kawasan Pasar Bogor ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan penataan yang baik, kawasan pasar bisa menjadi tempat yang lebih bersih, tertib, dan nyaman. Pengunjung bisa berbelanja dengan tenang tanpa terganggu oleh aktivitas jual beli yang tidak teratur.

Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan Pemkot Bogor dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Diharapkan, para pedagang kaki lima dapat memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi pelanggaran di masa mendatang.

Peran Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung kebijakan ini. Pengunjung pasar diharapkan turut menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan pasar. Dengan bersikap disiplin dan patuh terhadap aturan, masyarakat bisa menjadi contoh bagi pedagang lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Misalnya, dengan mengajak sesama pengunjung untuk tidak membeli dari PKL yang berjualan di area terlarang, masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga ketertiban.

Alternatif bagi PKL

Pemerintah kota juga telah menyediakan lokasi alternatif bagi para PKL yang terdampak. Dengan adanya pasar baru seperti Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari, diharapkan para pedagang bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.

Pasar Jambu Dua: Menawarkan berbagai produk segar dan hasil pertanian.
Pasar Sukasari: Menyediakan ruang yang lebih luas untuk pedagang.
Fasilitas yang lebih baik untuk para pembeli.
Memudahkan akses masyarakat untuk berbelanja.
Mendukung perekonomian lokal dengan penataan yang lebih baik.

Dengan adanya lokasi baru ini, diharapkan para PKL dapat beradaptasi dan berjualan dengan lebih baik tanpa mengganggu ketertiban umum. Selain itu, keberadaan pasar yang tertata rapi juga dapat menarik lebih banyak pengunjung untuk berbelanja.

Kesimpulan

Pelarangan PKL berjualan di kawasan Pasar Bogor merupakan langkah penting dalam penataan kawasan ini. Dengan penerapan sanksi yang tegas, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir. Selain itu, partisipasi masyarakat dan penyediaan lokasi alternatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan Pasar Bogor demi kebaikan semua pihak.