Keadilan Informasi untuk Masyarakat Adat Menjadi Sorotan Ketum PWI Pusat Akhmad Munir

bila salsabila7 hari ago

0 3 minutes read

Dalam era digital saat ini, keadilan informasi untuk masyarakat adat menjadi topik yang semakin mendesak. Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN), yang diadakan di Imah Gede, Lembur Nusantara, Kota Bogor, pada 29–30 April 2026. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem informasi yang lebih adil dan inklusif, yang dapat memberikan suara kepada masyarakat adat dan mengatasi ketimpangan yang ada dalam penyebaran informasi.

Tantangan dalam Pemberitaan Masyarakat Adat

Akhmad Munir menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat adat tidak hanya terkait dengan minimnya pemberitaan, tetapi juga dengan ketidakadilan dalam proses produksi pengetahuan. Media arus utama sering kali memperlakukan masyarakat adat sebagai objek pemberitaan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menceritakan kisah dan realitas mereka sendiri.

Akibatnya, informasi yang muncul sering kali tidak utuh, dan kompleksitas kehidupan masyarakat adat menjadi tereduksi. Hal ini menimbulkan sejumlah masalah, antara lain:

Kurangnya representasi yang akurat dalam media.
Informasi yang disajikan seringkali bersifat simplistis.
Kesulitan bagi masyarakat adat dalam menyampaikan suara mereka.
Pengabaian nilai-nilai budaya yang mendasari kehidupan masyarakat adat.
Potensi stereotip yang dapat merugikan citra masyarakat adat.

Transisi ke Era Digital

Di tengah transformasi digital, tantangan ini tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, muncul dinamika baru yang berakar pada logika platform digital, yang banyak dipengaruhi oleh algoritma, tingkat keterlibatan, dan ekonomi perhatian. Akhmad Munir menegaskan bahwa ruang digital bukanlah ruang yang netral; ia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mengubah cara informasi disebarkan dan diterima.

Fenomena ini membuat tantangan bagi jurnalisme masyarakat adat semakin kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keadilan informasi tidak hanya melibatkan akses, tetapi juga mencakup bagaimana informasi tersebut diproduksi dan disebarkan.

Kedaulatan Informasi Masyarakat Adat

Akhmad Munir menggarisbawahi pentingnya memahami konsep kedaulatan informasi secara menyeluruh. Kedaulatan informasi mencakup hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan diinterpretasikan sesuai dengan nilai-nilai serta kepentingan mereka sendiri.

Menurutnya, kedaulatan informasi terdiri dari tiga lapis utama:

Kedaulatan Produksi: Siapa yang menciptakan narasi dan dari perspektif siapa cerita itu disampaikan. Dalam hal ini, masyarakat adat harus menjadi produsen narasi yang mengandalkan pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.
Kedaulatan Distribusi: Sejauh mana konten yang dihasilkan oleh komunitas dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
Kedaulatan Makna: Siapa yang menentukan makna dari suatu peristiwa. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana informasi dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Posisi Masyarakat Adat dalam Media

Tanpa ketiga aspek kedaulatan ini, masyarakat adat akan tetap terjebak dalam posisi subordinat, meskipun mereka aktif di media digital. Cerita mereka tetap akan ditentukan oleh pihak luar yang memiliki perspektif dan kepentingan berbeda. Akhmad Munir menekankan perlunya melakukan reposisi cara pandang terhadap masyarakat adat dalam konteks media dan informasi.

Kita harus menggeser pandangan kita dari melihat masyarakat adat sebagai objek liputan menjadi subjek yang memiliki hak untuk memproduksi pengetahuan. Ini mencakup pergeseran dari sekadar akses informasi menuju ke kedaulatan informasi yang lebih mendalam. Selain itu, partisipasi digital harus berkembang menjadi penguasaan ruang digital yang lebih luas bagi masyarakat adat.

Perjuangan Jurnalisme Masyarakat Adat

Jurnalisme masyarakat adat bukan sekadar praktik komunikasi; ia juga merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk keadilan sosial dan kedaulatan. Dalam kerangka ini, jurnalisme menjadi alat yang kuat untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam berbagai forum.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat adat. Ini dapat dilakukan dengan:

Memberikan pelatihan kepada jurnalis tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat adat.
Mendorong media untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses produksi berita.
Membangun kemitraan antara media dan komunitas untuk menciptakan konten yang lebih akurat dan relevan.
Menawarkan platform bagi masyarakat adat untuk berbagi cerita mereka secara langsung.
Mengadvokasi kebijakan yang mendukung hak-hak informasi masyarakat adat.

Kesimpulan dan Arah Ke Depan

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan informasi, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih adil bagi masyarakat adat di Indonesia. Akhmad Munir mengajak semua pihak untuk bersatu dalam usaha ini, sehingga masyarakat adat dapat mengambil peran aktif dalam menentukan cerita mereka sendiri dan memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam informasi, tetapi juga tentang martabat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang harus diutamakan di era yang semakin kompleks ini.