Penangguhan Sementara 1.512 SPPG di Jawa oleh Badan Gizi Nasional: Program Evaluasi Berlanjut

bila salsabilaMaret 11, 2026

6 1 minute read

Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah penting dalam menangguhkan sementara kegiatan 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Wilayah II, yang mencakup Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap standar operasional dan persyaratan infrastruktur yang telah ditetapkan.

Penataan Layanan Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Albertus Dony Dewantoro, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, penangguhan sementara ini adalah bagian dari rencana penataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya adalah untuk memastikan semua fasilitas operasional mematuhi standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola yang telah ditentukan.

“Sebanyak 1.512 SPPG kami tangguhkan operasionalnya sementara waktu. Ini dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan persyaratan infrastruktur di beberapa SPPG,” ucap Dony dalam pernyataannya.

Distribusi SPPG yang Ditangguhkan

Data evaluasi menunjukkan bahwa SPPG yang operasionalnya ditangguhkan tersebar di beberapa provinsi di Wilayah II. Secara rinci, 50 unit berada di DKI Jakarta, 62 unit di Banten, 350 unit di Jawa Barat, 54 unit di Jawa Tengah, 788 unit di Jawa Timur, dan 208 unit di DI Yogyakarta.

Alasan Penangguhan

Dony menjelaskan bahwa penangguhan sementara ini dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi beberapa persyaratan operasional dasar. Salah satunya adalah belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut. Selain itu, 443 SPPG juga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya tempat tinggal (mess) bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di beberapa unit layanan. Hal ini terjadi di 175 SPPG, dengan rincian 36 unit di Banten, 86 unit di Yogyakarta, 24 unit di Jabar, 10 unit di Jawa Tengah, dan 19 unit di Jawa Timur.

Pendampingan dan Verifikasi

BGN berencana untuk memberikan pendampingan dan melakukan verifikasi terhadap unit-unit yang terkena dampak. Tujuannya adalah untuk membantu unit-unit tersebut dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“Operasional SPPG yang ditangguhkan sementara ini akan dibuka kembali secara bertahap setelah semua persyaratan operasional dan standar yang ditentukan telah dipenuhi,” kata Dony.