Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol). Hal ini bertujuan untuk merapikan sumber dan pengelolaan keuangan partai politik, guna mencegah terjadinya praktik korupsi, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya Revisi UU Partai Politik
Doli menegaskan bahwa revisi UU Parpol tidak hanya mendesak, tetapi juga mendasar. Mengingat dinamika politik yang terus berkembang, baik dari perspektif empiris maupun pemikiran, sudah saatnya undang-undang ini diperbaharui agar relevan dengan kondisi saat ini.
Aspek Keuangan Partai Politik
Dalam pembahasan revisi UU tersebut, salah satu fokus utama yang harus diperhatikan adalah mengenai sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Doli menambahkan, hal ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan partai.
Setelah lebih dari dua dekade reformasi, diperlukan penguatan dan pelembagaan politik di masyarakat. Dia berharap proses ini dapat menghasilkan partai politik yang lebih terstruktur dan mandiri, serta mampu beradaptasi dengan aspirasi rakyat.
Partai Politik dalam Sistem Demokrasi
Doli menjelaskan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam struktur demokrasi. Dia menekankan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang ada adalah hasil dari proses pemilihan umum yang diadakan oleh partai politik.
“Dalam pemilu, partai politik dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran yang sangat penting,” imbuhnya. Oleh karena itu, hubungan antara partai politik, pemilu, dan pemerintahan adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Keterkaitan dalam Proses Demokrasi
Jika diinginkan adanya pemerintahan yang baik, maka elemen-elemen terkait seperti partai politik dan pemilu juga harus ditangani dengan baik. Doli menggarisbawahi pentingnya membangun sistem yang saling mendukung demi tercapainya tujuan tersebut.
Revisi UU Pemilu sebagai Langkah Strategis
Di sisi lain, Doli juga menyatakan bahwa revisi UU Pemilu telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang bertujuan memperkuat sistem politik. Ini perlu dilakukan melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik agar semua elemen saling mendukung.
“Jika kita ingin memiliki institusi pemerintahan yang efektif, maka pemilu yang baik adalah syarat mutlak. Sistem pemilu yang efektif akan terwujud jika partai-partai politik yang berpartisipasi juga berkualitas,” tegasnya.
Rekomendasi KPK untuk Revisi UU Parpol
Sebelumnya, KPK telah merekomendasikan perlunya revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Rekomendasi ini mencakup penambahan ruang lingkup yang mencakup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.
KPK berpendapat bahwa proses kaderisasi dalam partai politik perlu ditingkatkan. Dalam periode 22 tahun terakhir, dari tahun 2004 hingga 2025, sebanyak 371 politisi telah terjerat kasus tindak pidana korupsi.
Statistik Politisi dan Tindak Pidana Korupsi
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dari total 1.951 pelaku tindak pidana korupsi, sekitar 19,02 persen di antaranya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD). Ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu diatasi dalam pengelolaan partai politik dan pendidikan politik di Indonesia.
- 371 politisi terjerat kasus korupsi dalam 22 tahun terakhir.
- 19,02 persen dari pelaku korupsi adalah anggota DPR/DPRD.
- Pentingnya transparansi dalam pendanaan partai politik.
- Kaderisasi partai politik perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi.
- Partai politik harus beradaptasi dengan aspirasi rakyat.
Dengan adanya dorongan untuk merevisi UU Parpol, diharapkan akan tercipta sistem politik yang lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya untuk kepentingan partai politik itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
➡️ Baca Juga: 5 Strategi Efektif untuk Melindungi Kekayaan dalam Kondisi Pasar yang Tidak Stabil
➡️ Baca Juga: Susunan Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026: Jadwal dan Ketentuan Pakaian Adat yang Wajib Diketahui
