Kalapas Banjar Tutut Prasetyo Dapatkan Gelar Doktor dan Usulkan Sistem Pidana Humanis

bila salsabila7 hari ago

1 3 minutes read

Di tengah perkembangan hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia, nama Tutut Prasetyo mencuat setelah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan, Bandung. Pencapaian ini bukan hanya sekadar prestasi akademis, tetapi juga sebuah langkah penting dalam mendorong perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan. Dengan disertasi yang mengusung tema transformasi sistem pidana humanis, Tutut memberikan harapan baru bagi pembenahan sistem hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan.

Transformasi Paradigma dalam Sistem Pidana

Dalam disertasinya, Tutut Prasetyo mengangkat isu penting mengenai perlunya transformasi dalam sistem pidana pemasyarakatan. Ia meneliti konsep pidana yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi lebih pada upaya pembinaan bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru dengan pendekatan pemasyarakatan yang lebih progresif dan humanis.

Menurut Tutut, pemidanaan seharusnya menjadi proses yang menekankan rehabilitasi daripada pembalasan. Dalam pandangannya, sistem pidana harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. “Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendorong penyelarasan antara KUHP terbaru dan sistem pemasyarakatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi,” jelasnya.

Pentingnya Perubahan Nomenklatur

Dalam pemaparannya, Tutut mengemukakan bahwa perubahan istilah dari ‘penjara’ menjadi ‘pemasyarakatan’ sangatlah krusial. Hal ini bertujuan untuk menghapus stigma negatif yang sering melekat pada lembaga pemasyarakatan. Dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, diharapkan masyarakat dapat melihat lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk rehabilitasi, bukan sekadar tempat hukuman.

Transformasi istilah untuk mengurangi stigma negatif.
Pembinaan sebagai fokus utama dalam sistem pemasyarakatan.
Rehabilitasi yang efektif dapat mengurangi tingkat residivisme.
Penguatan peran lembaga pemasyarakatan dalam masyarakat.
Peningkatan kualitas hidup narapidana setelah bebas.

Respon Positif dari Para Ahli

Selama sidang terbuka promosi doktor, Tutut berhasil menjawab berbagai pertanyaan kritis dari para guru besar dengan argumentasi yang mendalam. Penguasaannya terhadap materi dan relevansi penelitian yang diusungnya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilannya meraih gelar doktor. Disertasi ini dinilai memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Sejumlah ahli dan praktisi hukum memberikan apresiasi terhadap gagasan yang diusung oleh Tutut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat, Kusnali, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan langkah maju dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan adaptif. “Gagasan yang diusung oleh Tutut Prasetyo sangat relevan dengan kebutuhan saat ini,” ungkapnya.

Persepsi Masyarakat terhadap Pemasyarakatan

Kusnali juga menyoroti bahwa istilah ‘pidana penjara’ sering kali menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Banyak yang masih menganggap lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan semata. Padahal, pemasyarakatan modern telah berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. “Penting untuk mengubah pandangan masyarakat agar lembaga pemasyarakatan tidak lagi dilihat sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai ruang untuk pembinaan dan pengembangan diri,” tambahnya.

Persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.
Pentingnya edukasi publik mengenai sistem pemasyarakatan.
Reintegrasi sosial sebagai bagian dari rehabilitasi.
Peran aktif masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi.
Transformasi lembaga pemasyarakatan menuju sistem yang lebih humanis.

Implikasi dari Penelitian Tutut Prasetyo

Disertasi yang ditulis oleh Tutut Prasetyo diharapkan dapat mendorong reformasi sistem pidana yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan yang lebih humanis, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap narapidana dan memfasilitasi proses rehabilitasi yang lebih efektif.

Konsep sistem pidana humanis yang diusulkan oleh Tutut juga memiliki potensi untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap narapidana. Masyarakat diharapkan dapat melihat mereka sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung perubahan positif.

Langkah Menuju Sistem Pidana Humanis

Untuk mewujudkan sistem pidana humanis yang diusulkan oleh Tutut, beberapa langkah penting perlu diambil:

Reformasi kebijakan hukum yang mendukung pendekatan rehabilitasi.
Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemasyarakatan.
Program rehabilitasi yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan narapidana.
Kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat untuk mendukung reintegrasi.
Pengembangan sistem monitoring yang efektif untuk menilai keberhasilan rehabilitasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat mengalami transformasi yang signifikan menuju arah yang lebih baik dan humanis. Gagasan yang diusung oleh Tutut Prasetyo menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih adil dan beradab.

Kesimpulan

Pencapaian Tutut Prasetyo dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum menjadi gambaran nyata dari komitmennya dalam mendorong perubahan positif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan gagasan sistem pidana humanis yang diusulkannya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para narapidana untuk bertransformasi dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ini adalah langkah penting menuju sistem hukum yang lebih manusiawi dan progresif.