Di tengah dinamika industri digital yang terus berkembang, perhatian terhadap perlindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2025, yang dikenal sebagai PP Tunas, menandai langkah penting dalam upaya tersebut. Dalam konteks ini, Meta, sebagai salah satu platform digital terbesar, telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengenai rencana mereka terkait regulasi ini. Permohonan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi pengguna muda mereka.
Permohonan Pertemuan dengan Kemkomdigi
Kepala Kebijakan Publik untuk Indonesia dan Filipina di Meta, Berni Moestafa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta persetujuan untuk melakukan pertemuan dengan Kemkomdigi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas implementasi PP Tunas, yang berfokus pada tata kelola sistem elektronik dalam melindungi anak-anak. “Kami telah mendapatkan persetujuan untuk bertemu dengan pihak Kemkomdigi pada minggu depan untuk mendiskusikan langkah-langkah kami terkait regulasi ini,” ungkap Berni dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta.
Tindakan ini merupakan respons Meta atas surat kedua yang dilayangkan oleh Kemkomdigi, yang menilai bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PP Tunas. Situasi ini menunjukkan pentingnya dialog antara platform digital dan pemerintah dalam memastikan aturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik.
Komitmen Meta terhadap Perlindungan Anak
Dalam pernyataannya, Berni menegaskan bahwa diskusi dengan Kemkomdigi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen Meta untuk melindungi anak-anak dan remaja yang menggunakan platform mereka. “Kami berkomitmen untuk melindungi pengguna muda di platform kami dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah pertemuan,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Meta dalam mendukung inisiatif pemerintah untuk memastikan keselamatan anak-anak di dunia digital. Dengan banyaknya konten yang dapat diakses oleh anak-anak, regulasi seperti PP Tunas sangat penting untuk menetapkan standar yang jelas bagi penyedia platform.
Panggilan dari Kemkomdigi
➡️ Baca Juga: Pemerintah Provinsi Lampung Tingkatkan Sinergi dan Kemitraan Bersama Insan Pers
➡️ Baca Juga: Bank Indonesia Atur Jadwal Operasional Selama Idulfitri 2026, Simak Rinciannya