Jakarta – Dalam upaya mempercepat pemulihan pascabencana, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Sumatera terus melaksanakan program penyaluran dana tunggu hunian (DTH). Program ini ditujukan untuk membantu penyintas bencana hidrometeorologi yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan DTH diberikan kepada mereka yang belum memiliki hunian tetap dan saat ini tinggal di hunian sementara. Setiap kepala keluarga berhak menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp1,8 juta.
Status Penyaluran DTH di Tiga Provinsi
Menurut data terbaru dari Satgas PRR, per tanggal 27 April, penyaluran DTH telah mencapai 19.023 penerima di tiga provinsi terdampak. Rincian penerima bantuan adalah sebagai berikut:
- Aceh: 12.951 penerima
- Sumatera Utara: 4.168 penerima
- Sumatera Barat: 1.904 penerima
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penyaluran DTH ini akan disesuaikan dengan proses pembangunan hunian tetap (huntap). Proses pembangunan huntap diperkirakan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan. Oleh karena itu, bantuan DTH dapat diperpanjang jika pembangunan huntap belum selesai. “Jika huntap belum siap, bantuan akan diperpanjang setiap tiga bulan hingga selesai,” ujar Tito saat meninjau lokasi hunian sementara di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada tanggal 20 April 2026.
Progres Pembangunan Hunian Tetap
Pembangunan hunian tetap juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 27 April, telah selesai dibangun 241 unit huntap dari total rencana 39.171 unit. Selain itu, 1.668 unit huntap lainnya masih dalam tahap pembangunan. Rincian progres pembangunan di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:
- Aceh: 104 unit selesai dari 29.026 unit yang direncanakan, dengan 820 unit dalam proses.
- Sumatera Utara: 120 unit selesai dari 7.321 unit yang direncanakan, dengan 407 unit dalam proses.
- Sumatera Barat: 17 unit selesai dari 2.824 unit yang direncanakan, dengan 441 unit masih dalam pembangunan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai solusi jangka pendek untuk penyintas. Hingga 27 April 2026, sebanyak 18.510 unit huntara telah dibangun, mencapai progres 91% dari target 20.151 unit.
Inclusivitas dalam Pembangunan Hunian
Wakil Ketua Satgas PRR, Suharyanto, menekankan pentingnya inklusivitas dalam program pembangunan hunian. Bantuan tidak hanya ditujukan bagi penyintas yang sebelumnya memiliki rumah, tetapi juga bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana dan sebelumnya tinggal di rumah sewa. Banyak penyintas yang kini menghadapi kesulitan karena rumah sewaan mereka hancur akibat banjir. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun huntara untuk kelompok tersebut, seperti yang dilakukan di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
Suharyanto menjelaskan, “Di daerah ini, masyarakat sebelumnya tidak memiliki rumah dan hanya menyewa tempat tinggal. Ketika banjir melanda, rumah sewaan mereka mengalami kerusakan parah, sehingga mereka kebingungan mencari tempat tinggal lain.” Komitmen pemerintah dalam membangun hunian sementara ini adalah langkah nyata untuk memastikan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi semua penyintas bencana.
Proses Lebih Lanjut dan Dukungan bagi Penyintas
Dengan adanya penyaluran DTH dan pembangunan hunian yang berkelanjutan, diharapkan penyintas bencana dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah terus memantau perkembangan dan berupaya agar setiap penyintas mendapatkan bantuan yang diperlukan selama masa transisi ini.
Proses penyaluran DTH dan pembangunan hunian tetap menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal agar para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif.
Peran Masyarakat dalam Proses Pemulihan
Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pemulihan sangat penting. Keikutsertaan mereka dalam pembangunan hunian dan pengelolaan sumber daya lokal dapat mempercepat proses rehabilitasi. Masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penyintas.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, diharapkan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih efektif. Dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi maupun tenaga, akan sangat membantu dalam mempercepat pembangunan hunian tetap dan sementara.
Kesimpulan
Penyaluran dana tunggu hunian (DTH) yang mencapai 19.000 penerima menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu penyintas bencana. Dengan dukungan yang terus berlanjut dan pembangunan hunian yang progresif, diharapkan setiap penyintas dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. Proses ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi mereka yang terdampak. Langkah-langkah yang diambil saat ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi semua penyintas bencana di wilayah Sumatera.
➡️ Baca Juga: Kapal Induk AS Tinggalkan Thailand Setelah Lima Hari Kunjungan Resmi
➡️ Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Dinilai Tepat oleh Ekonom Energi UGM untuk Menekan Beban APBN
