Menko Kumham Imipas Akselerasi Revisi UU Narkotika untuk Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

bila salsabila1 menit ago

0 3 minutes read

Jakarta – Dalam upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Langkah ini menjadi penting untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan nasional yang saat ini tengah menghadapi tantangan serius.

Tantangan Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan

Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh lapas dan rutan di Indonesia adalah kelebihan kapasitas. Menurutnya, saat ini jumlah narapidana di lapas dan rutan hampir dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. “Kondisi ini sangat memprihatinkan, di mana lapas yang dirancang untuk menampung 100 orang kini dihuni oleh sekitar 185 orang,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu, 10 Oktober.

Keadaan ini tidak hanya membuat ruang gerak warga binaan semakin terbatas, tetapi juga berdampak pada kualitas fasilitas yang tersedia. Banyak narapidana harus hidup dalam kondisi berdesakan, dengan akses yang minim terhadap sanitasi, air bersih, dan pelayanan dasar lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan psikologis di kalangan narapidana.

Strategi Pengurangan Jumlah Narapidana

Yusril mengungkapkan bahwa pengurangan jumlah narapidana merupakan salah satu solusi yang paling mungkin untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi yang sistematis melalui perbaikan regulasi, termasuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

“Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah narapidana yang saat ini mendominasi lapas dan rutan, sehingga masalah kepadatan dapat teratasi,” tambahnya. Melalui revisi ini, diharapkan akan ada perubahan yang lebih efektif dalam penegakan hukum terkait narkotika, baik bagi pengedar maupun pengguna.

Koordinasi Antara Pemerintah dan DPR

Yusril menjelaskan bahwa dalam penanganan narapidana narkotika, Presiden telah mengoordinasikan upaya tersebut dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika akan dilakukan secara kolaboratif dengan DPR.

Pemerintah saat ini tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk mempermudah pembahasan rancangan undang-undang yang akan datang. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menyiapkan revisi regulasi yang lebih komprehensif,” ungkap Yusril.

Persiapan Rancangan Undang-Undang

Dalam konteks persiapan pembahasan tersebut, Presiden akan menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam diskusi dengan DPR. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses revisi undang-undang yang diperlukan. “Kami berharap revisi ini dapat mengatasi masalah kelebihan kapasitas lapas dan rutan serta memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia,” ujar Yusril.

Peningkatan kualitas fasilitas lapas dan rutan.
Pengurangan jumlah narapidana melalui revisi undang-undang.
Penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus narkotika.
Pemberian perhatian lebih kepada rehabilitasi narapidana.
Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.

Tujuan Revisi Undang-Undang Narkotika

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan segala upaya dalam merevisi undang-undang tersebut untuk mencapai beberapa tujuan penting. Salah satunya adalah menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Selain itu, revisi ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap pengguna narkoba, yang sering kali dianggap sebagai kriminal tanpa melihat aspek rehabilitasi.

Yusril menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah narkotika. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif, tidak hanya terhadap pengedar tetapi juga terhadap pengguna yang membutuhkan rehabilitasi.

Peran Masyarakat dalam Penanganan Narkotika

Penting untuk dicatat bahwa penanganan masalah narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya ini. Edukasi dan kesadaran akan bahaya narkoba harus ditingkatkan, agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Program edukasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah.
Penyuluhan kepada masyarakat tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
Penguatan peran keluarga dalam mendukung pemulihan individu.
Partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi.
Mendukung kebijakan yang berpihak pada pemulihan pengguna narkoba.

Harapan untuk Masa Depan

Revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika diharapkan bukan hanya sekadar perubahan legalitas, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, pemerintah berharap dapat mengurangi angka kejahatan narkotika dan membantu para pengguna untuk kembali ke jalan yang benar.

Yusril menutup pernyataannya dengan optimisme. “Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem yang lebih baik dalam penanganan masalah narkotika di Indonesia,” ujarnya. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan ke depan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat.