Mengurai Polemik Impor Cacahan Pakaian Bekas AS: Potensi Bahan Baku Hemat vs Tantangan UMKM Tekstil Indonesia

bila salsabilaMaret 10, 2026

12 3 minutes read

Perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di bawah Agreement on Reciprocal Trade (ART) telah memicu debat hangat di tengah komunitas industri tekstil Indonesia. Pusat perdebatan adalah klausul yang memungkinkan impor cacahan pakaian bekas (shredded worn clothing/SWC) dari AS. Maka, muncullah isu impor cacahan pakaian bekas AS. Pemerintah berpendapat bahwa tujuan impor ini adalah untuk menyediakan bahan baku yang lebih murah bagi industri tekstil daur ulang di dalam negeri. Sebaliknya, para pebisnis UMKM tekstil khawatir bahwa kebijakan ini justru akan membuka pintu bagi masuknya pakaian bekas ilegal (thrifting) yang dapat merusak pasar lokal dan mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Bahan Baku Murah Untuk Industri Daur Ulang Tekstil

Pemerintah, melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengakui bahwa impor cacahan pakaian bekas sudah berlangsung bahkan sebelum adanya perjanjian ART. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa industri lokal sebenarnya sudah mampu mengolah limbah tekstil menjadi produk baru. Namun, kendala yang dihadapi adalah optimalisasi mesin daur ulang. Ia berpendapat bahwa jika mesin daur ulang dapat beroperasi secara maksimal, impor SWC dari AS dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku tekstil impor yang harganya cukup tinggi.

Temmy berharap, dengan tersedianya bahan baku yang lebih murah, harga produk tekstil lokal bisa menjadi lebih kompetitif. “Kami di Kementerian UMKM sedang mengkaji perjanjian ini yang memang belum final. Yang jelas, kita memiliki industri yang mampu mengolah pakaian cacahan menjadi tekstil daur ulang. Sebenarnya, impor pakaian bekas cacahan sudah banyak dilakukan sebelumnya, hanya saja optimalisasi mesinnya belum sesuai harapan,” ujar Temmy.

Lebih jauh, Temmy menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan pakaian bekas ilegal. Ia yakin bahwa Kementerian Keuangan telah mendiskusikan secara detail mekanisme pengawasan dan pengendalian impor SWC untuk mencegah penyalahgunaan.

Pengusaha UMKM Tekstil Menentang: Ancaman Serius Bagi Pasar Dalam Negeri

Meski pemerintah memberikan penjelasan, kekhawatiran pengusaha UMKM tekstil belum sepenuhnya mereda. Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menolak keras impor cacahan pakaian bekas dari AS. Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, tidak keberatan dengan impor kapas dengan bea masuk 0%, karena komoditas tersebut sangat mendukung kebutuhan industri. Namun, ia khawatir impor SWC malah akan mengganggu pasar anggota IPKB.

Nandi meragukan jaminan bahwa SWC yang diimpor benar-benar merupakan cacahan pakaian bekas, bukan pakaian bekas utuh yang diselundupkan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan Kawasan Berikat sebagai tempat pelolosan barang impor ilegal. “Kalau untuk impor kapas kami sangat mendukung karena untuk kebutuhan bahan baku industri, tapi untuk pakaian bekas kami sangat berkeberatan karena akan mengganggu pasar anggota kami,” ujar Nandi. “Karena meskipun mereka bilang yang masuk adalah cacahan tapi apa jaminannya kalau yang masuk bukan baju bekas? Apalagi masuknya lewat Kawasan Berikat yang sudah menjadi rahasia umum sebagai tempat rembesan barang impor ilegal,” tambah Nandi.

Dilema Impor SWC: Antara Peluang Ekonomi dan Perlindungan Industri Dalam Negeri

Debat tentang impor cacahan pakaian bekas dari AS mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan. Di satu sisi, pemerintah berusaha untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan internasional, seperti ART. Impor SWC diharapkan dapat menyediakan bahan baku murah bagi industri daur ulang tekstil dan meningkatkan daya saing produk tekstil dalam negeri.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi industri dalam negeri, terutama UMKM, dari ancaman persaingan yang tidak sehat. Impor pakaian bekas ilegal (thrifting) telah lama menjadi masalah yang mengganggu para pengusaha UMKM tekstil. Mereka khawatir impor SWC justru akan memperburuk situasi dan mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Keperluan Pengawasan Ketat dan Kebijakan yang Pro-UMKM

Untuk mengatasi dilema ini, pemerintah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terukur. Pertama, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap impor SWC untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa barang yang masuk benar-benar merupakan cacahan pakaian bekas, bukan pakaian bekas utuh. Kedua, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada industri daur ulang tekstil dalam negeri agar dapat mengoptimalkan penggunaan mesin daur ulang dan meningkatkan kapasitas produksi. Dukungan ini dapat berupa pemberian insentif fiskal, pelatihan tenaga kerja, dan bantuan teknis.

Ketiga, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM tekstil, seperti memberikan kemudahan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan bantuan pemasaran. Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian bekas ilegal (thrifting). Keempat, pemerintah perlu melibatkan para pelaku industri tekstil, terutama UMKM, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan impor SWC. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pelaku industri.

Polemik impor cacahan pakaian bekas dari AS adalah isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif dan terukur. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan internasional dan kewajiban untuk melindungi industri dalam negeri, terutama UMKM. Dengan pengawasan ketat, dukungan kepada industri daur ulang tekstil, kebijakan yang pro-UMKM, dan keterlibatan para pelaku industri dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Impor SWC dapat menjadi peluang bagi pengembangan industri daur ulang tekstil dalam negeri tanpa mengancam keberlangsungan bisnis UMKM tekstil.