Mantan Direktur Bea Cukai Fadjar Donny Masuki Sidang Perdana Kasus Korupsi Ekspor CPO

bila salsabila

2 minggu ago

Jakarta – Mantan Direktur Bea Cukai, Fadjar Donny Tjahjadi, kini berhadapan dengan sidang pertama terkait dugaan korupsi dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Kasus ini mencuat seiring dengan adanya manipulasi yang mengklaim CPO sebagai limbah cair kelapa sawit (POME) selama periode 2022-2024. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa.

Proses Sidang dan Agenda Pembacaan Dakwaan

Menyusul informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agenda sidang perdana ini akan mencakup pembacaan surat dakwaan. Rapat ini dijadwalkan berlangsung di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2, di mana berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini akan dihadirkan.

Tidak hanya Fadjar yang akan menghadapi dakwaan, tetapi juga sepuluh terdakwa lainnya. Di antaranya adalah Lila Harsyah Bakhtiar, yang menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian untuk periode 2021-2024.

Daftar Terdakwa Lainnya

Di samping Lila, terdapat sejumlah nama lain yang juga akan dihadapkan pada proses hukum ini. Mereka terdiri dari:

Muhammad Zulfikar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai VI Tipe Madya Pabean B Dumai tahun 2021
Edy Susanto, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo
Tony, Direktur PT Tanimas Edible Oil
Yusrin Husin, Direktur dan pemilik PT Kencana Permata Nusantara
Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Trimitra Agro Jaya
Van Ricardo, Direktur PT Surya Inti Primakarya
Felix, Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana
Erwin, Direktur PT Bumi Mulia Makmur
Robin, Direktur PT Cakra Kaya Kreasi

Dasar Kasus Korupsi Ekspor CPO

Kasus ini diduga berawal dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan persetujuan ekspor, dan pengenaan bea keluar serta pungutan sawit (levy).

CPO sendiri ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional dan secara kepabeanan diklasifikasikan dalam Kode HS 1511, tanpa membedakan kadar asam (Free Fatty Acid/FFA). Ini berarti semua bentuk CPO, termasuk yang berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor dan kewajiban kepada negara yang telah ditetapkan.

Penyimpangan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan yang mencolok. Terdapat rekayasa klasifikasi komoditas ekspor, di mana CPO yang seharusnya dikategorikan sebagai CPO berkadar asam tinggi (High Acid CPO) secara sengaja diklaim dan diperlakukan sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO). Ini dilakukan dengan memanfaatkan Kode HS 2306, yang sejatinya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat.

Rekayasa klasifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari rezim pengendalian ekspor CPO. Dengan cara ini, komoditas yang sebenarnya merupakan CPO bisa diekspor tanpa memenuhi syarat yang berlaku, sehingga mereka terbebas dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara.

Peran Para Terdakwa dalam Kasus Ini

Para terdakwa dalam kasus ini tidak hanya sekadar mengetahui ketentuan hukum yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam menyusun, menerapkan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang ini berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kolusi dan kesepakatan di antara mereka untuk melakukan praktik yang merugikan keuangan negara.

Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan laporan hasil perhitungan yang disusun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, diungkapkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara yang signifikan dalam kasus ini. Angka kerugian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menuntut para terdakwa.

Tim penyidik telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk penyitaan uang tunai yang mencapai Rp40 miliar. Selain itu, aset lainnya seperti tanah, bangunan, kebun sawit, dan kendaraan juga disita, dengan total nilai mencapai sekitar Rp696,5 miliar.

Pasal yang Dikenakan kepada Para Terdakwa

Para terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO ini disangkakan melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Mereka dapat dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c, serta Pasal 3 jo. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Proses hukum yang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan menjawab tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait dengan minyak kelapa sawit. Dalam konteks ini, kasus korupsi ekspor CPO menjadi salah satu sorotan penting yang perlu dihadapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.