Dugaan Korupsi di Disnaker Cimahi, Pemkot Tingkatkan Pengawasan Secara Ketat

bila salsabilaApril 23, 2026

4 2 minutes read

Dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi telah menarik perhatian serius dari pemerintah daerah. Situasi ini tidak hanya menjadi masalah internal di dalam dinas tersebut, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga integritas dalam setiap aspek operasionalnya.

Kepatuhan Terhadap Proses Pembangunan yang Bersih

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pembangunan di daerahnya bebas dari praktik korupsi. Ia menggarisbawahi pentingnya setiap program yang dijalankan harus berfokus pada kepentingan masyarakat luas.

“Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Adhitia dalam pernyataannya pada Kamis, 23 April 2026.

Transparansi dalam Program Kerja

Menurut Adhitia, program-program kerja yang berhubungan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin insiden serupa terulang di masa depan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran
Pengawasan yang ketat terhadap program-program OPD
Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan
Peningkatan kualitas SDM tanpa diskusi kepentingan
Pencegahan praktik korupsi di semua level pemerintahan

“Kejadian seperti ini tidak boleh terulang, terutama di OPD yang bertugas dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia,” tegasnya.

Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Adhitia juga menyebutkan bahwa pemerintah kota saat ini belum dapat memberikan rincian spesifik mengenai langkah-langkah perbaikan sistem yang akan diterapkan. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cimahi, yang masih berlangsung.

Beliau mengakui bahwa informasi resmi mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang sedang diperiksa, serta rincian konstruksi hukum dari kasus tersebut, belum diterimanya.

Menunggu Proses Hukum

“Saya belum mendapatkan informasi detail mengenai hal ini. Kita akan menunggu hingga proses hukum selesai,” tambah Adhitia.

Evaluasi Menyeluruh untuk Perbaikan

Meskipun demikian, Adhitia menegaskan bahwa hasil dari penanganan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah kota. Evaluasi ini akan mencakup penguatan pengawasan dan perbaikan dalam tata kelola anggaran serta pelaksanaan program-program yang ada.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pengawasan akan diperketat, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ungkapnya.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Dengan tegas, Adhitia menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah kota adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa ke depan, tidak boleh ada lagi kasus serupa yang terjadi.

“Kami ingin memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam pemerintahan adalah untuk kepentingan rakyat, dan setiap langkah akan terus diawasi agar tidak ada penyimpangan yang terjadi,” tutupnya.