Dasco Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tidak Tuntas Sebelum 15 Desember 2026

bila salsabila

3 jam ago

Dalam perkembangan terbaru mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengundang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak hanya melibatkan para pembuat kebijakan, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat yang terdampak.

Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi

Dasco menegaskan bahwa Komisi III DPR RI tetap terbuka untuk menerima pandangan dan aspirasi masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. Menurutnya, masukan dari publik sangat penting untuk memperkaya substansi RUU tersebut. Ini mencerminkan komitmen DPR untuk menciptakan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menjadwalkan audiensi ini agar dapat mengonfirmasi waktu yang tepat untuk kembali bertemu dengan masyarakat Pati,” jelas Dasco saat menerima audiensi AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan keprihatinan mereka secara lebih mendalam.

Aspirasi Masyarakat sebagai Dasar Penyusunan RUU

Aspirasi yang disampaikan oleh AMPB selama audiensi akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Dasco memastikan bahwa setiap masukan akan dipertimbangkan dengan serius dalam penyusunan undang-undang ini, sehingga hasil akhirnya dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberantas korupsi.
Masyarakat berhak memberikan masukan dalam proses legislasi.
Transparansi dalam penyusunan RUU sangat penting.
Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU sebelum batas waktu yang ditentukan.
Partisipasi publik meningkatkan kualitas undang-undang.

Komitmen DPR untuk Penyelesaian RUU Perampasan Aset

Dasco menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Hal ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh dirinya dan disaksikan oleh perwakilan AMPB, Supriyono alias Botok. Ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mengatasi isu perampasan aset yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Kami telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu,” ungkap Dasco, memperkuat tekad DPR untuk memenuhi deadline yang telah ditetapkan. Komitmen ini juga didukung oleh pimpinan DPR lainnya yang sepakat untuk mengesahkan RUU pada tanggal tersebut.

Tanggung Jawab Pimpinan DPR

Dalam dokumen kesepakatan tersebut, selain Dasco, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa juga turut menyaksikan. Mereka sepakat bahwa pimpinan DPR akan bertanggung jawab jika RUU Perampasan Aset tidak selesai sesuai target. Ini adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dalam proses legislasi.

“Kami tidak takut untuk memenuhi tuntutan AMPB. Jika RUU ini tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan, kami siap untuk mundur,” tegas Dasco, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam upaya untuk menjaga transparansi, Dasco juga menyampaikan bahwa DPR akan memberikan salinan berita acara paripurna kepada AMPB. Ini bukan hanya sebagai bentuk komitmen kepada publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyusunan RUU dapat diawasi oleh masyarakat.

“Kami akan menciptakan ruang bagi AMPB untuk memberikan masukan lebih lengkap melalui RDPU Komisi III DPR RI,” imbuhnya. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya ingin mendengar, tetapi juga siap untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif.

Agenda Pertemuan Selanjutnya

Dasco kembali menegaskan bahwa pertemuan dengan AMPB akan dijadwalkan ulang. “Kami akan mengonfirmasi waktu yang tepat agar dapat menerima masukan yang lebih komprehensif untuk memperkaya RUU Perampasan Aset,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa DPR berkomitmen untuk terus berinteraksi dengan masyarakat dalam proses legislasi.

RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan korupsi harus didukung oleh regulasi yang kuat.

“Pemberantasan korupsi adalah salah satu komitmen penting dari Presiden Prabowo Subianto yang perlu kita kawal bersama,” ungkap Saan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR memiliki visi yang sama dalam memerangi korupsi dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Signifikansi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberantas korupsi, tetapi juga sebagai langkah untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan adanya RUU ini, diharapkan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi dapat berjalan lebih efektif dan aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada negara.

Secara keseluruhan, RUU ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam jangka panjang, pemberantasan korupsi yang efektif akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Menuju Penyelesaian RUU yang Komprehensif

Dengan semua upaya dan komitmen yang ditunjukkan oleh DPR RI, masyarakat diharapkan dapat menyaksikan perkembangan positif dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Keterlibatan publik dalam proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

DPR RI, melalui Komisi III, telah menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini adalah langkah awal yang baik menuju penyelesaian RUU yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga akuntabel. Tentu saja, semua pihak berharap agar RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan tepat waktu dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.