Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menekankan pentingnya pemulihan sosial dan ekonomi yang cepat dan efektif bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah telah merancang berbagai mekanisme bantuan untuk masyarakat yang terdampak, mulai dari penyediaan tempat tinggal sementara hingga dukungan pemulihan ekonomi keluarga.
Pasca masa darurat, pemerintah telah menyiapkan tempat tinggal untuk para pengungsi, yang mencakup tempat tinggal sementara dan permanen. Saifullah mengatakan dalam sebuah pernyataan pers, “Selanjutnya, kami harus mempersiapkan tempat tinggal sementara untuk mereka yang mengungsi, atau langsung memberikan tempat tinggal permanen.”
Akibat luas dan besar skala bencana yang mencakup beberapa provinsi, penanganannya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Saifullah menjelaskan, “Biasanya hanya BNPB yang menangani, tetapi karena skala bencana ini sangat luas dan besar, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas mendelegasikan banyak lembaga untuk terlibat.”
Beberapa kementerian dan lembaga, termasuk BUMN dan Kementerian PU, dilibatkan dalam pembangunan tempat tinggal sementara dan permanen bagi masyarakat yang terdampak. Saifullah menambahkan bahwa dalam prosesnya, mungkin ada beberapa perbedaan dalam standar fasilitas karena pemerintah berusaha memberikan tempat tinggal yang memadai secepat mungkin kepada para pengungsi.
“Daripada masyarakat terpaksa tinggal di tenda pengungsian untuk waktu yang lama, lebih baik segera dipindahkan ke tempat tinggal sementara. Jika ada kekurangan di tempat tinggal sementara, ini bisa diperbaiki atau disesuaikan nantinya,” katanya.
Selain tempat tinggal, pemerintah juga menyediakan bantuan bagi keluarga yang tinggal di tempat tinggal sementara atau permanen. Bantuan ini berupa hibah rumah tangga sebesar Rp3 juta untuk setiap keluarga, dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga milik korban telah hilang atau rusak akibat bencana.
Pemerintah juga memberikan bantuan ekonomi stimulatif sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu masyarakat memulai kembali kehidupan setelah bencana. Selain itu, selama mereka tinggal di tempat tinggal sementara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup untuk pembelian makanan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan.
“Jadi setiap orang menerima Rp450.000 per bulan untuk kebutuhan makanan dan ini diberikan selama tiga bulan,” kata Saifullah.
Salah satu faktor krusial dalam penanganan bencana adalah keakuratan data korban terdampak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan pendataan secara detail bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke level desa adalah bupati dan wali kota, jadi pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Saifullah.
➡️ Baca Juga: Strategi Pengelolaan THR untuk Keamanan Keuangan Pasca-Lebaran: Panduan Lengkap
➡️ Baca Juga: Sinergi Danantara dan NeutraDC Kolaborasi dengan PLN untuk Ekspansi Data Center Hyperscale
